Sidoarjo, Centralberitanews1.com –Langkah serius Lapas Kelas IIA Sidoarjo dalam menanggalkan citra birokrasi konvensional ditunjukkan melalui upaya masif menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Terbaru, pada Selasa (24/6/2025), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim turun langsung melakukan penguatan Zona Integritas (ZI) sekaligus mengevaluasi kesiapan lembaga dari dalam.
Dalam kunjungan strategis tersebut, Kakanwil menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dipahami sebagai urusan teknis semata. Di hadapan seluruh pegawai Lapas Sidoarjo, ia mengingatkan bahwa perubahan yang diharapkan pemerintah bukan sekadar tampilan fisik atau kelengkapan administratif, tetapi perubahan fundamental dalam mentalitas dan nilai-nilai etika para aparatur.
“Jangan kita terjebak pada target formalitas. Yang membangun Zona Integritas itu bukan dokumen, tapi integritas. Loyalitas terhadap nilai, bukan loyalitas terhadap simbol,” tegasnya.
Kehadiran Kakanwil kali ini juga membawa pesan penting: predikat WBK-WBBM hanya bisa dicapai dengan disiplin kolektif, konsistensi kebijakan, dan keberanian menolak kompromi terhadap praktik-praktik lama yang bertentangan dengan semangat pelayanan publik.
Dalam tinjauannya, ia memeriksa langsung layanan publik, ketersediaan akses informasi, hingga sistem pengelolaan pengaduan. Evaluasi ini menjadi bagian dari standar nasional dalam penilaian ZI yang mengukur kesiapan lembaga tak hanya dari sarana, tetapi dari sense of accountability.
Sementara itu, Kalapas Sidoarjo, Disri Wulan Agustomo, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut tantangan ini dengan penuh komitmen. Ia menyebut bahwa semangat perubahan telah menjadi kultur baru di lingkungan kerja Lapas Sidoarjo.
“Bagi kami, WBK-WBBM bukan hanya target simbolik. Ini adalah proses membangun ulang budaya kerja dan martabat pelayanan. Kami ingin jadi representasi perubahan di tingkat akar rumput birokrasi,” ujarnya.
Disri menambahkan, capaian WBK-WBBM harus mampu menjelma menjadi sistem yang hidup: merespons kebutuhan masyarakat, menghormati hak warga binaan, dan menjaga transparansi tanpa henti. Reformasi birokrasi, menurutnya, tidak cukup dengan niat baik, tapi butuh stamina moral yang panjang.
Sesi pengarahan ditutup dengan penegasan tajam dari Kakanwil bahwa Zona Integritas adalah kesepakatan moral jangka panjang yang menuntut inovasi berkelanjutan, bukan sekadar program tahunan. Ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Lapas Sidoarjo untuk tidak cepat puas, dan terus memperbaiki diri dalam menghadirkan pelayanan yang bersih dan berempati.
Dengan arah yang semakin tegas dan evaluasi yang menyentuh akar persoalan, Lapas Sidoarjo tampaknya tak ingin hanya menjadi peserta dalam gerakan reformasi birokrasi, tapi pelopor. Di tengah publik yang semakin kritis, lembaga pemasyarakatan kini dituntut tidak hanya mengayomi, tapi juga menjadi simbol integritas yang tak tergoyahkan.
(Ifa)
.jpg)
