Sultra, CentralBeritaNews1. com – Pewarta: Alfin
Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (22/9/2025). Mereka mendesak pencopotan Kepala Kanwil Kemenag Sultra terkait dugaan korupsi pembangunan Asrama Haji Kendari dan pungutan liar (pungli) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kendari.
Dalam orasinya, koordinator aksi Keking menegaskan bahwa proyek pembangunan Asrama Haji Kendari tahun anggaran 2022 senilai Rp24,17 miliar diduga bermasalah. Menurutnya, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, namun anggaran tetap dicairkan.
“Asrama haji kini mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan, sementara anggarannya sudah habis. Kalau bukan Kepala Kanwil Kemenag Sultra, siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Kami mendesak agar beliau segera mundur dari jabatannya. Kejati Sultra juga harus serius mengusut persoalan ini dan segera menetapkan tersangka,” tegas Keking saat aksi.
Selain dugaan korupsi proyek Asrama Haji, massa aksi juga menyoroti dugaan pungli di MAN 1 Kendari yang bermodus uang komite. Berdasarkan penghitungan mereka, setiap siswa dipungut Rp1,86 juta per tahun. Dengan jumlah siswa sekitar 500 orang, maka total pungutan hampir mencapai Rp1 miliar setiap tahun.
Padahal, menurut massa, aturan sudah jelas menyebutkan bahwa sumbangan komite bersifat sukarela. Mereka mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12, serta Pasal 423 KUHP yang melarang pungutan dengan paksaan atau penetapan jumlah dan waktu tertentu.
“Kalau sudah dipatok nominal dan waktunya, itu bukan lagi sumbangan, melainkan pungli. Kejaksaan harus segera melakukan pemeriksaan, dan Kepala Kanwil Kemenag Sultra harus mencopot Kepala Sekolah MAN 1 Kendari. Bahkan, Kakanwil sendiri sudah sepatutnya mundur dari jabatannya,” tambah Keking.
Lebih jauh, GPMI mengancam akan menggelar aksi lanjutan saat Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII Tahun 2025 di Kendari, 9–19 Oktober mendatang. Aksi itu akan diarahkan untuk mendesak Menteri Agama agar segera mencopot Kakanwil Kemenag Sultra.
“Kami sudah agendakan aksi saat kegiatan STQH yang dihadiri Presiden dan Menteri Agama. Spanduk-spanduk tuntutan akan kami bentangkan di lokasi acara, bandara, hingga sejumlah titik strategis di Kendari,” pungkasnya.
