Sulawesi Tenggara Centralberitanews1.com — Rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) XXIV/Haluoleo di Sulawesi Tenggara (Sultra) menuai penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat sipil dan mahasiswa. Meski telah mendapat dukungan dari sejumlah pejabat daerah dan anggota dewan, langkah ini dinilai tidak tepat di tengah situasi ekonomi dan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah.
Diketahui, Kodam XXIV/Haluoleo akan berkedudukan di Anduonohu, Kota Kendari, tepatnya di samping Kantor Gubernur Sultra. Selain itu, wilayah Sultra juga akan diperkuat dengan berbagai satuan militer berikut:
1. Kodam XXIV/Haluoleo di Anduonohu
2. Korem 143/Lakidende di Pondidaha
3. Korem 144/Oputa Yikoo di Buton
4. Grup 5 Kopassus di Konawe Selatan
5. Rindam XXIV/Haluoleo di Konawe Selatan
6. Brigade Infanteri/Raja Mokole di Kolaka Timur
7. Skuadron Helikopter Penerbad di Langgikima, Konawe Utara
8. Yonif TP/Sugi Manuru di Muna Barat
9. Yonif TP/Raja Mornene di Bombana
10. Yonif TP/Sangia ni Bandera di Kolaka
11. Yonif TP/Bulawambona di Buton Tengah
12. Yonif TP/Raja Wakaka di Buton
Namun, langkah pembentukan Kodam tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil. Sejumlah mahasiswa dan aktivis Ruang Sipil bahkan telah menyatakan penolakannya. Salah satu koordinator Ruang Sipil di Kabupaten Muna Barat mengaku sempat didatangi oleh aparat militer ke rumahnya, yang diduga berkaitan dengan sikap penolakan tersebut.
Sementara itu, Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap pembentukan Kodam di Sultra. Ketua Umum GPMI, Andrianto, menilai langkah ini tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru berpotensi menghidupkan kembali bayang-bayang Dwifungsi ABRI.
“Kami heran, kenapa sekarang dibentuk banyak Kodam? Apa urgensinya? Kami khawatir akan kembali pada dwifungsi ABRI, di mana militer masuk ke ruang-ruang sipil hingga ke tingkat desa. Ini sangat tidak relevan di tengah efisiensi anggaran yang besar,” ujar Andrianto.
Ia juga menyoroti potongan dana transfer pusat ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang justru makin menekan kemampuan daerah dalam pembangunan ekonomi. Padahal, menurutnya, Sultra adalah salah satu daerah penyumbang terbesar sumber daya nikel nasional.
“Daerah kami sudah memberi banyak untuk Indonesia. Tapi kemiskinan dan pengangguran di Sultra masih tinggi. Anak muda di sini lebih banyak membicarakan masa depan dan pekerjaan, bukan pembangunan barak militer. Kami dari GPMI menolak pembentukan Kodam baru. Masih banyak hal yang jauh lebih penting untuk rakyat,” tegasnya.
Dengan latar sejarah kelam masa Dwifungsi ABRI, GPMI menyerukan agar pemerintah pusat lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat ketimbang memperluas struktur militer.
“Sekarang hanya satu kata: Tolak, tolak, tolak!” pungkas Andrianto.
📰 Reporter: ALF
Editor: Redaksi Centralberitanews1.com
