Sultra, Centralberitanews1.com— Kamis, 27 November 2025
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem tentang pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) memicu polemik tajam dan menuai respons keras dari berbagai pihak, termasuk Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI). Pergantian tersebut dinilai tidak berdasar dan dianggap salah sasaran.
Dalam Surat Keputusan DPP Partai NasDem bernomor 28A-SK/AKD/DPP-Nasdem/XI/2025, DPP menetapkan Syahrul Said, S.Sos sebagai Ketua DPRD Sultra yang baru untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Sementara itu, H. Suparjo S.Pd., M.Pd ditetapkan sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD Sultra. SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh.
Namun keputusan ini justru memantik kritik keras dari GPMI. Organisasi kemahasiswaan itu menilai bukan Ketua DPRD yang seharusnya diganti, melainkan AM, mantan Gubernur Sultra yang kini menjabat Ketua DPW Partai NasDem Sultra.
Ketua Umum GPMI, Andrianto, menilai pergantian Ketua DPRD Sultra tidak relevan dan tidak memiliki dasar kuat. Ia menyebut persoalan terbesar justru berada pada pucuk pimpinan DPW NasDem Sultra.
“Yang seharusnya diganti adalah AM, Ketua DPW NasDem Sultra. Dia diduga terlibat dalam sejumlah persoalan hukum yang hingga kini belum tuntas,” ujar Andrianto.
Menurut GPMI, nama AM disebut dalam dua proyek besar di masa ia menjabat gubernur, yaitu:
Kapal Azimut Atlantis (dugaan kerugian negara sekitar Rp8 miliar)
Proyek Jalan Penghubung (dugaan kerugian negara sekitar Rp2 miliar)
Dalam proses hukum kedua proyek tersebut, beberapa tersangka diduga menyebut adanya aliran dana yang mengarah kepada AM. Karena itu, GPMI mendesak aparat penegak hukum bergerak lebih serius.
“Kami akan terus mendesak Kejati Sultra dan Polda Sultra menelusuri kasus-kasus ini sampai tuntas. Jika memang ada keterlibatan AM, harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
GPMI juga meminta DPP Partai NasDem mengevaluasi posisi AM sebagai Ketua DPW NasDem Sultra demi menjaga integritas dan marwah partai.
Selain itu, GPMI menilai alasan pergantian Ketua DPRD Sultra karena dianggap “terlalu dekat dengan gubernur” tidak masuk akal.
“Semua Ketua DPRD pasti dekat dengan gubernurnya. Mereka bagian dari pemerintahan daerah. Bagaimana membangun daerah kalau DPRD dan gubernur justru berjauhan?” tutup Andrianto.
Pewarta: ALF
