CIKANCUNG, BANDUNG – 13 MEI 2026 Setelah dikonfirmasi ke lapangan & pihak berwenang, muncul dugaan kuat Camat Cikancung memberikan rekomendasi penetapan anggota DPD/BPD Desa secara sepihak, tanpa musyawarah warga, tanpa hasil pemilihan, dan melanggar prosedur hukum.
FAKTA & PELANGGARAN JELAS:ATURAN TEGAS (UU 6/2014 jo UU 3/2024 & Permendagri 110/2016):
Anggota DPD/BPD WAJIB dipilih oleh warga / musyawarah desa, Camat hanya PEMBINA & PENGAWAS, TIDAK BERHAK MENENTUKAN / MEREKOMENDASIKAN SEPIHAK . Rekomendasi hanya sah berdasar hasil proses demokrasi desa, bukan kemauan sendiri.
2. YANG TERJADI:
Camat diduga mencalonkan/merekomendasikan orang-orang tertentu, mengesampingkan calon hasil suara terbanyak, mengabaikan aspirasi warga — INI CACAT PROSEDUR, TIDAK SAH SECARA HUKUM!
3. DASAR HUKUM PELANGGARAN:- Pasal 47 UU Desa: Wajib demokratis, partisipatif, tidak boleh campur tangan sepihak aparatPasal 12 Permendagri 110/2016: Penetapan berdasar hasil pemilihan desa, Camat cuma verifikasi syarat, BUKAN MENENTUKANIndikasi PENYALAHGUNAAN WEWENANG, KOLUSI, NEPOTISME — masuk ranah pidana (Pasal 12 UU Tipikor)
"DPD ADALAH WAKIL RAKYAT, BUKAN WAKIL CAMAT! MENENTUKAN SEPIHAK SAMA SAJA MERAMPOK HAK DEMOKRASI WARGA, MENCURI KEDAULATAN DESA! KEPUTUSAN ITU TIDAK SAH, HARUS DIBATALKAN!"
TINDAK LANJUT:Warga & elemen masyarakat sudah kumpulkan bukti, akan laporkan ke Inspektorat, Bupati Bandung, & Kejaksaan. Minta pembatalan SK, proses ulang sesuai aturan, dan pertanggungjawaban Camat atas pelanggaran berat ini.
DI ERA 2026 INI, TIDAK ADA LAGI WEWENANG SEMENA-MENA! ATURAN JELAS, HUKUM TEGAS — SIAPA LANGGAR, HARUS BERTANGGUNG JAWAB!"
Alk
